MAKASSAR – Dinamika dan tantangan pengawasan sektor publik di Indonesia kini bergerak jauh lebih kompleks. Situasi ini menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat daerah untuk tidak lagi bekerja dengan cara lama, melainkan harus terus memacu kapasitas serta kapabilitasnya demi mengawal akuntabilitas pembangunan nasional secara efektif.
Urgensi tersebut mengemuka secara mendalam dalam Workshop STAR AF yang mengusung tema “Penguatan Peran APIP yang Efektif dalam Mengawal Pembangunan Nasional” di Aston Makassar Hotel Convention Center, Selasa (21/11/2023). Agenda strategis ini menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Mohamad Risbiyantoro, sebagai salah satu narasumber utama di hadapan para pimpinan APIP daerah dan perwakilan BPKP.
Penyelenggaraan workshop ini menjadi bagian integral dari proyek State Accountability Revitalization Additional Financing (STAR AF). Program yang dinisiasi oleh BPKP melalui dukungan pendanaan penuh dari Asian Development Bank (ADB) ini secara konsisten diarahkan untuk mendongkrak tata kelola dan akuntabilitas sektor publik melalui penguatan kualitas para auditor intern pemerintah.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Iwan Taufiq Purwanto, menegaskan bahwa kolaborasi antara APIP dan BPKP berada di posisi yang sangat esensial. Menurutnya, APIP mengemban fungsi vital sebagai pemberi peringatan dini (early warning) sekaligus penyedia masukan strategis bagi kepala daerah selaku stakeholder utama agar program pembangunan tidak melenceng dari target.
Lebih dari sekadar mengawasi fisik proyek, tugas besar APIP dan BPKP adalah memberikan jaminan (assurance) bahwa roda pemerintahan berputar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam konteks ini, Mohamad Risbiyantoro menjelaskan pentingnya akurasi pengawasan sejak tahap perencanaan anggaran. Dengan merujuk pada indikator penilaian yang ketat, hasil pengawasan makro ini akan menjadi bahan evaluasi fundamental bagi pimpinan daerah untuk melakukan perbaikan serta penyesuaian kebijakan demi keberhasilan program.
Di akhir paparannya, Risbiyantoro mengingatkan bahwa tidak ada satu instansi pun yang sempurna di semua lini pengawasan. Oleh karena itu, forum-forum kolaboratif seperti workshop ini bernilai sangat tinggi sebagai ruang untuk saling berbagi pengetahuan (sharing knowledge). Langkah ini diyakini mampu menambal kelemahan kompetensi di satu sisi dengan keunggulan dari sisi yang lain, sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas komitmen berkelanjutan yang diberikan oleh ADB dalam mendukung modernisasi pengawasan di Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, proyek State Accountability Revitalization (STAR) awalnya digulirkan oleh BPKP bersama Asian Development Bank (ADB) melalui pinjaman Loan No. 2927-INO yang berfokus pada penguatan kapasitas manajemen keuangan dan audit sektor publik.
Kesuksesan fase pertama ini kemudian dilanjutkan melalui program Additional Financing (STAR AF) dengan skema Loan No. 3872-INO. Peningkatan pendanaan ini secara khusus diarahkan untuk memodernisasi infrastruktur teknologi informasi, membangun fasilitas pembelajaran digital (smart building/smart workshop) di berbagai kantor perwakilan daerah, serta mengoptimalkan kapabilitas APIP guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih responsif, bersih, dan akuntabel di seluruh Indonesia.