Yogyakarta — Program State Accountability Revitalization (STAR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyasar 2.500 pengelola keuangan negara (PKN) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai penerima beasiswa.
Penanggung jawab Program STAR BPKP Sasono Adi di Yogyakarta, Rabu (29/7), menyebut program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia PKN dan APIP.
Menurut Sasono, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten pada kedua bidang itu diharapkan berkontribusi pada perbaikan opini atas laporan keuangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sebagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.
Melibatkan 27 Perguruan Tinggi Negeri
Program STAR BPKP dibiayai dana Asian Development Bank (ADB) dan melibatkan akademisi dari 27 perguruan tinggi negeri serta praktisi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sasono menyatakan pelibatan dua kelompok tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pola hubungan yang sinergis antara akademisi dan praktisi, sehingga penerima beasiswa dibekali kompetensi yang memadai.
Ia menyebut program ini sebagai investasi sumber daya manusia berskala besar dari pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara yang bekerja sebagai PKN dan APIP, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Seminar Pengelolaan Dana Desa
Menghadapi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, STAR BPKP bekerja sama dengan Program Magister Akuntansi (Maksi) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar bertajuk “Tantangan Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel” di Yogyakarta, 30 Juli 2015.
Seminar menghadirkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana sebagai pembicara kunci. Narasumber lainnya adalah Bupati Sleman Sri Purnomo, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP Binsar H. Simanjuntak, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia, serta akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Abdul Halim.
Wakil Pengelola Program Maksi UGM Rusdi Akbar menyampaikan seminar tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.
Peserta yang diundang berjumlah sekitar 200 orang, terdiri atas pejabat pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, PKN, APIP, dosen, peneliti, mahasiswa, serta penerima Beasiswa STAR BPKP.
Bagian dari Program STAR
Program Beasiswa STAR merupakan komponen dari Proyek State Accountability Revitalization, kerja sama BPKP dengan Asian Development Bank, yang berjalan sejak 2013.
Hingga proyek berakhir, jumlah mitra penyelenggara bertambah menjadi 28 perguruan tinggi negeri, yang tersebar dari Aceh hingga Papua agar penerima beasiswa tidak harus menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Catatan penutupan proyek mencatat 3.453 lulusan program gelar, atau 138 persen dari target Design and Monitoring Framework, serta 22.475 peserta pelatihan dan sertifikasi non-gelar.
Sumber: Antara Jogja; Laporan Penutupan Proyek STAR