Setiap kali ada kasus dugaan korupsi atau rilis opini laporan keuangan, tiga nama ini hampir selalu muncul: BPK, BPKP, dan Inspektorat. Ketiganya sama-sama mengawasi uang negara, sehingga wajar jika publik, bahkan sebagian ASN, kerap tertukar. Padahal kedudukan, atasan, dan hasil kerja ketiganya berbeda.
Sederhananya, Inspektorat dan BPKP bekerja “dari dalam” pemerintah untuk mencegah masalah sebelum terjadi. BPK bekerja “dari luar” untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat melalui wakilnya.
Perbedaan BPK, BPKP, dan Inspektorat dalam Satu Tabel
| Aspek | BPK | BPKP | Inspektorat |
|---|---|---|---|
| Sifat pengawasan | Eksternal | Intern | Intern |
| Kedudukan | Lembaga negara yang bebas dan mandiri | Lembaga pemerintah nonkementerian di bawah Presiden | Unit di dalam kementerian, lembaga, atau pemda |
| Dasar hukum utama | UUD 1945 Pasal 23E–23G; UU 15/2006 tentang BPK; UU 15/2004 | Perpres 192/2014 tentang BPKP; PP 60/2008 tentang SPIP | PP 60/2008; UU 23/2014 tentang Pemda; PP 12/2017 |
| Bertanggung jawab kepada | DPR, DPD, DPRD (hasil pemeriksaan) | Presiden | Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota |
| Cakupan | Seluruh pengelolaan keuangan negara, termasuk BUMN dan BUMD | Lintas sektor, kebendaharaan umum negara, penugasan Presiden, pembinaan SPIP nasional | Instansi induknya masing-masing |
| Hasil kerja khas | Opini atas laporan keuangan (WTP, WDP, TW, TMP), LHP kinerja dan PDTT | Laporan audit, evaluasi, reviu, penilaian maturitas SPIP, konsultansi | Laporan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, penanganan pengaduan |
| Fokus utama | Akuntabilitas kepada rakyat | Penjaminan mutu dan perbaikan tata kelola dari dalam | Pencegahan dan pengendalian di instansinya sendiri |
BPK: Pemeriksa Eksternal yang Dijamin Konstitusi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang diatur langsung dalam UUD 1945, yaitu Pasal 23E sampai 23G. Kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lain dan tidak berada di bawah pemerintah. Anggotanya berjumlah sembilan orang, dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, lalu diresmikan Presiden.
Tugas. Menurut UU 15/2006, BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara. UU 15/2004 membagi pemeriksaannya menjadi tiga jenis:
- Pemeriksaan keuangan, yang menghasilkan opini atas laporan keuangan.
- Pemeriksaan kinerja, yang menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program.
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), misalnya pemeriksaan kepatuhan atau investigatif.
Wewenang kunci. BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, meminta dokumen dan keterangan, serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. Rekomendasinya wajib ditindaklanjuti pejabat terkait paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. Jika menemukan unsur pidana, BPK melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Contoh nyata. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang sering diberitakan setiap pertengahan tahun adalah produk pemeriksaan keuangan BPK. Opini ini menilai kewajaran penyajian laporan, bukan jaminan bahwa instansi bebas korupsi.
BPKP: Auditor Intern Presiden dan Pembina SPIP Nasional
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Perpres 192/2014, BPKP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi.
Tugas. Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di tingkat nasional, BPKP melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan atas:
- kegiatan yang bersifat lintas sektor;
- kegiatan kebendaharaan umum negara;
- kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.
Wewenang dan peran khas. Ada tiga peran yang membedakan BPKP dari Inspektorat:
- Pembina SPIP. PP 60/2008 menunjuk BPKP sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, termasuk penjaminan kualitas penilaian maturitas SPIP di kementerian, lembaga, dan pemda.
- Pembina jabatan fungsional auditor. BPKP menjadi instansi pembina auditor intern pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk pendidikan dan sertifikasinya.
- Audit investigatif dan penghitungan kerugian negara. Atas permintaan penyidik, BPKP dapat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan memberi keterangan ahli di persidangan.
Soal kerugian negara, ada nuansa penting. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK. BPKP dan Inspektorat tetap berwenang melakukan audit dan menghitungnya. Dalam praktik, hasil hitungan BPKP masih banyak dipakai penyidik dan pengadilan sebagai alat bukti.
Contoh nyata. Saat pemerintah daerah menilai sendiri tingkat maturitas SPIP-nya, BPKP Perwakilan melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian tersebut. BPKP juga mendampingi pengawasan program prioritas nasional yang melibatkan banyak kementerian sekaligus.
Inspektorat: Pengawas Intern di Setiap Instansi
Inspektorat adalah APIP yang melekat pada masing-masing instansi. PP 60/2008 menyebut empat jenis APIP: BPKP, Inspektorat Jenderal (atau nama lain) di kementerian dan lembaga, Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota. Jadi, setiap kementerian dan setiap pemerintah daerah punya “auditor internal” sendiri.
Kepada siapa melapor. Inspektorat Jenderal bertanggung jawab kepada menteri atau kepala lembaga. Inspektorat daerah bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Karena berada di dalam struktur, Inspektorat paling dekat dengan proses sehari-hari instansi.
Tugas. Inspektorat melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan atas kegiatan instansinya, termasuk:
- reviu laporan keuangan sebelum diserahkan untuk diperiksa BPK;
- reviu perencanaan anggaran dan probity audit pengadaan barang/jasa;
- evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi;
- penanganan pengaduan masyarakat;
- untuk Inspektorat kabupaten/kota, pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Wewenang khas. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Jika hasilnya menemukan kesalahan administratif, penyelesaiannya ditempuh lewat perbaikan administrasi atau pengembalian kerugian, sebelum jalur pidana.
Contoh nyata. Ketika warga melaporkan dugaan pungutan liar di sebuah dinas kabupaten, laporan itu umumnya ditangani lebih dulu oleh Inspektorat kabupaten melalui pemeriksaan khusus.
Contoh: Siapa Melakukan Apa dalam Satu Siklus APBD
Cara termudah memahami perbedaannya adalah mengikuti satu tahun anggaran di sebuah kabupaten. Ketiga lembaga masuk pada titik yang berbeda.
| Tahap | Inspektorat Kabupaten | BPKP Perwakilan | BPK Perwakilan |
|---|---|---|---|
| 1. Perencanaan dan penganggaran | Mereviu dokumen perencanaan dan anggaran | Mendampingi penerapan SPIP dan manajemen risiko | Belum terlibat |
| 2. Pelaksanaan dan pengadaan | Probity audit pengadaan, pemantauan, penanganan pengaduan | Evaluasi atau audit atas permintaan pemda; audit investigatif atas permintaan penyidik | Dapat melakukan PDTT atas kegiatan tertentu |
| 3. Penyusunan laporan keuangan | Mereviu LKPD sebelum diserahkan ke BPK | Penjaminan kualitas penilaian maturitas SPIP | Belum terlibat |
| 4. Pemeriksaan | Memfasilitasi pemeriksaan | Tidak memeriksa LKPD | Memeriksa LKPD dan memberi opini, LHP diserahkan ke DPRD |
| 5. Tindak lanjut | Memantau tindak lanjut rekomendasi BPK | Mendukung perbaikan tata kelola | Memantau tindak lanjut, wajib dijawab paling lambat 60 hari |
Polanya terlihat jelas. Inspektorat dan BPKP bekerja sepanjang tahun untuk mencegah dan memperbaiki. BPK masuk di akhir untuk menilai pertanggungjawaban, meskipun pemeriksaan kinerja dan PDTT bisa dilakukan kapan saja.
Bukan Saingan, tetapi Lapisan Pengawasan
Ketiga lembaga ini dirancang saling melengkapi. UU 15/2004 bahkan membolehkan BPK memanfaatkan hasil pemeriksaan APIP dalam pemeriksaannya. Semakin kuat pengawasan intern oleh Inspektorat dan BPKP, semakin sedikit masalah yang baru ditemukan di tahap pemeriksaan eksternal.
Tantangannya ada pada skala. Ribuan satuan kerja dan ratusan pemerintah daerah menghasilkan transaksi setiap hari, sementara jumlah auditor terbatas. Karena itu, BPKP mendorong pengawasan berbasis data: memanfaatkan analitik, dasbor, dan otomasi agar risiko bisa terdeteksi lebih awal, tidak hanya setelah anggaran selesai dibelanjakan. Salah satu wujudnya adalah Smart Workshop yang dikembangkan di 33 kantor perwakilan BPKP untuk pembahasan hasil pengawasan berbasis data.
Dengan pengawasan intern yang makin berbasis data, peran ketiga lembaga tetap berbeda, tetapi informasinya bisa mengalir lebih cepat dari satu lapisan ke lapisan berikutnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa perbedaan utama BPK dan BPKP? BPK adalah pemeriksa eksternal yang mandiri dan melapor ke DPR, DPD, dan DPRD. BPKP adalah pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Apakah BPKP berada di bawah BPK? Tidak. BPK adalah lembaga negara yang diatur UUD 1945, sedangkan BPKP adalah lembaga pemerintah nonkementerian di bawah Presiden. Keduanya tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.
Apakah Inspektorat merupakan bawahan BPKP? Tidak. Inspektorat bertanggung jawab kepada pimpinan instansinya. BPKP berperan sebagai pembina SPIP dan pembina jabatan fungsional auditor, termasuk bagi auditor di Inspektorat.
Siapa yang berwenang menyatakan kerugian keuangan negara? Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016, BPK yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara. BPKP dan Inspektorat tetap berwenang mengaudit dan menghitungnya.
Ke mana melaporkan dugaan penyimpangan di pemerintah daerah? Pengaduan dapat disampaikan ke Inspektorat provinsi atau kabupaten/kota setempat. Dugaan tindak pidana juga dapat dilaporkan langsung kepada aparat penegak hukum.
Apakah opini WTP berarti instansi bebas korupsi? Tidak. Opini WTP menyatakan laporan keuangan disajikan wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Opini ini tidak dirancang untuk menjamin tidak ada kecurangan.
Upaya BPKP memperkuat pengawasan intern berbasis data didukung oleh proyek STAR AF (Accelerating the Digital Transformation of Public Oversight in Indonesia), yang dibiayai pinjaman Asian Development Bank (ADB Loan No. 3872-INO).