SERANG – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten terus mematangkan langkah transformasi digital guna meningkatkan kualitas pengawasan berbasis teknologi informasi. Upaya ini diwujudkan melalui pembahasan intensif terkait pengembangan front end dashboard, validasi konten aplikasi Suryakanta, serta monitoring pembangunan fasilitas Smart Workshop.

Agenda strategis tersebut dibahas langsung dalam kunjungan kerja tim Deputi Bidang Investigasi BPKP bersama Inspektur BPKP, Hisyam Wahyudi, di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Selasa (19/5/2026).

Dalam diskusi bersama Tim Deputi Bidang Investigasi, fokus utama diarahkan pada optimalisasi tampilan dan fungsionalitas front end dashboard. Langkah ini dilakukan agar penyajian data serta informasi hasil pengawasan dapat diakses secara lebih efektif, informatif, dan dinamis. Selain itu, tim juga melakukan validasi konten pada aplikasi Suryakanta guna memastikan kualitas informasi, akurasi data, serta penguatan integrasi sistem pendukung pengawasan investigatif.

Pada saat yang sama, Inspektur BPKP Hisyam Wahyudi meninjau langsung progres pembangunan fasilitas Smart Workshop di lingkungan BPKP Banten. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan standar kualitas, rencana kerja, dan kesiapan sarana pendukungnya. Fasilitas modern ini diproyeksikan menjadi pusat pengembangan kompetensi serta inovasi bagi para auditor agar lebih adaptif dalam menjalankan penugasan pengawasan yang modern.

Melalui rangkaian kegiatan ini, BPKP Banten berkomitmen memperkuat sinergi internal sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara akuntabel. Langkah penguatan ini sejalan dengan arah kebijakan institusi untuk menghadirkan pengawasan yang responsif terhadap dinamika organisasi.

Sebagai informasi, program modernisasi berupa pengembangan fasilitas Smart Workshop di 34 Kantor Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia ini didanai melalui kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam koridor skema proyek State Accountability Revitalization Additional Financing (STAR AF). Skema pendanaan ini terus diarahkan untuk menyokong penguatan infrastruktur digital, tata kelola, dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sektor publik.

Sumber: Kominfo BPKP Banten