DENPASAR – Langkah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali dalam merevolusi kualitas pembelajaran pengawasan intern kini resmi memasuki babak baru. Tidak sekadar mematangkan teori, peningkatan kapabilitas pengawas daerah kini disokong oleh ekosistem infrastruktur kediklatan yang serbadigital dan modern.
Momentum bersejarah tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik bagi jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli di Pusdiklat Pengawasan Kantor Pengelola Denpasar. Dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila, pelatihan intensif yang dijadwalkan berlangsung selama lima hari ini diikuti oleh 20 peserta pada 21-25 Juli 2025.
Acara diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Penanggung Jawab Pelatihan, Mochamad Munasir. Dalam sambutan arahannya, Heru Tarsila menekankan bahwa penguasaan manajemen risiko secara terstruktur bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak di sektor publik. Melalui diklat ini, para peserta ditargetkan mampu mengimplementasikan pendekatan mitigasi yang efisien, terutama dalam mengidentifikasi serta mengendalikan risiko-risiko bernilai tinggi yang berpotensi menghambat program kerja di lingkungan pemerintah daerah.
Menariknya, pelatihan ini menorehkan catatan tersendiri bagi lini masa BPKP Bali. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli secara resmi menjadi angkatan dan peserta pertama yang merasakan langsung kecanggihan serta kenyamanan Gedung Smart Building Pusdiklat Pengawasan Kantor Pengelola Denpasar sejak fasilitas modern ini berdiri.
Gedung pembelajaran berbasis teknologi tinggi di Denpasar ini merupakan salah satu dari tiga simpul strategis jaringan pembelajaran nasional yang dibangun oleh BPKP. Sama halnya dengan fasilitas serupa di Medan dan Makassar, seluruh arsitektur smart building beserta perangkat multimedia di dalamnya didanai melalui skema proyek State Accountability Revitalization Additional Financing (STAR AF), sebuah kerja sama jangka panjang antara Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (ADB). Lewat integrasi antara kurikulum berbasis risiko dan fasilitas kelas dunia ini, BPKP terus berkomitmen mencetak aparatur pengawasan daerah yang adaptif, kredibel, dan akuntabel.