Batam, 7 November 2023 — BPKP menyelenggarakan Workshop State Accountability Revitalization Additional Financing (STAR AF) selama tiga hari, 7 sampai 9 November 2023, dengan mengusung tema “Penguatan Peran APIP yang Efektif dalam Mengawal Pembangunan Nasional”.
Satu hal membedakan forum ini dari kegiatan sejenis. Salah satu narasumbernya bukan berasal dari BPKP Pusat maupun perguruan tinggi, melainkan dari inspektorat kabupaten. Drs. Yulianto Kusprasetyo, Inspektur Kabupaten Ngawi, hadir memberikan paparan, didampingi Inspektur Pembantu Wilayah IV Chandra Ningsih Tri Widyaningrum, S.I.P., M.P.A.
APIP yang Agile di Era Digital
Pembahasan dalam workshop bertolak dari satu premis. Untuk dapat mengawal dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang agile di era digital.
Tuntutannya dirinci menjadi tiga. Pertama, APIP diharapkan mampu memberikan insight atas risiko sekaligus peluang di masa depan, bukan sekadar melaporkan apa yang sudah terjadi. Kedua, APIP dituntut membantu memitigasi berbagai risiko strategis organisasi. Ketiga, APIP perlu mengintegrasikan data digital organisasi sehingga menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.
Ketiganya menggeser posisi pengawas intern dari pemeriksa di belakang menjadi pemberi peringatan dini di depan.
SIMPONI RISMA dari Ngawi
Paparan Yulianto Kusprasetyo berjudul “Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Mengawal Pembangunan Nasional”.
Yang dibawanya bukan konsep, melainkan sesuatu yang sudah berjalan. Sejak 2022, Inspektorat Kabupaten Ngawi mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital, terutama yang berkaitan dengan efektivitas penerapan manajemen risiko, melalui aplikasi SIMPONI RISMA, kependekan dari Sistem Informasi dan Helpdesk Online Ngawi Risk Management.
Pemaparan itu diharapkan menjadi ajang berbagi pengetahuan, sekaligus membuka ruang untuk membahas tantangan yang dihadapi dan mengumpulkan masukan atas sistem informasi manajemen risiko yang telah dikembangkan. Sasaran akhirnya adalah mewujudkan peran APIP yang efektif dalam mengawal pembangunan nasional, khususnya dengan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Ketika Daerah Mengajar Forum Nasional
Kehadiran inspektorat kabupaten sebagai narasumber di forum berskala nasional layak dicatat tersendiri.
Selama ini arus pengetahuan dalam penguatan kapasitas pengawasan umumnya bergerak satu arah, dari pusat ke daerah. Workshop di Batam memperlihatkan arah sebaliknya juga mungkin. Sebuah kabupaten yang membangun sistemnya sendiri dapat menjadi rujukan bagi APIP lain, termasuk bagi mereka yang secara struktur berada di atasnya.
Bagi Proyek STAR AF, ADB Loan Nomor 3872-INO, yang menempatkan penguatan kapasitas APIP dan pengelola keuangan negara sebagai keluaran utamanya, pola seperti ini adalah bentuk keberlanjutan yang paling murah dan paling tahan lama. Pengetahuan yang tumbuh di satu daerah mengalir ke daerah lain tanpa perlu pembiayaan baru.
Sumber: Inspektorat Kabupaten Ngawi