Upaya penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berbasis teknologi digital terus dimatangkan. Langkah strategis ini ditandai dengan kunjungan tingkat tinggi oleh Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas/Kementerian PPN, Agustin Arry Yanna, bersama perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, serta tim Indonesia Resident Mission Asian Development Bank (ADB).
Rombongan lintas kementerian dan lembaga internasional tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Farid Firman, di Kota Medan. Agenda yang berlangsung intensif selama dua hari ini dikemas dalam bentuk review mission untuk membedah perkembangan administratif sekaligus memantau langsung kondisi riil pekerjaan di lapangan.
Fasilitas Pengawasan Berkonsep Otomatisasi
Proyek infrastruktur yang didanai melalui skema pembiayaan multilateral ini dirancang bukan sekadar sebagai bangunan konvensional. Smart Building BPKP Medan diproyeksikan menjadi episentrum sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan (diklat) pengawasan modern. Dengan mengusung konsep otomatisasi sistem terintegrasi, pengelolaan gedung pembelajaran ini diarsiteki untuk menciptakan efisiensi ruang dan energi yang masif.
Implementasi teknologi pintar ini diharapkan mampu memangkas biaya operasional kedinasan, sehingga penyelenggaraan diklat pengawasan ke depan dapat berjalan jauh lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan dokumen teknis proyek, gedung pintar ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang mutakhir. Di antaranya adalah satu ruang kelas khusus atau aula besar, dua unit smart class yang ramah teknologi, satu laboratorium audit khusus untuk simulasi pengawasan digital, serta 40 kamar akomodasi terstandarisasi bagi para peserta diklat yang datang dari berbagai daerah.
Prioritas Penguatan Kapabilitas APIP Daerah
Dalam sesi evaluasi makro, Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas, Agustin Arry Yanna, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak ADB selaku mitra pendanaan maupun tim teknis BPKP, yang konsisten menjaga jalannya proyek di atas koridor tata kelola yang bersih.
Agustin menegaskan bahwa keberadaan smart building ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak bagi penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengawas di Indonesia. Keberadaan fasilitas ini secara khusus diprioritaskan untuk mendongkrak mutu dan indeks kompetensi para auditor APIP di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda).
“Smart building memang sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas SDM APIP, khususnya bagi APIP Pemerintah Daerah,” tegas Agustin Arry Yanna.
Menutup rangkaian review mission, Bappenas memberikan catatan strategis agar seluruh sisa tahapan pembangunan fisik dan integrasi sistem IT terus dikawal secara ketat oleh tim Project Management Consultant (PMC). Penegasan hukum dan tata kelola ini diperlukan agar saat gedung pintar ini resmi beroperasi penuh, fungsi pemanfaatannya dapat langsung dirasakan secara luas dan masif oleh ekosistem pengawasan keuangan negara di wilayah Sumatra dan sekitarnya.